Selain Bisa Atasi Macet, Ini 3 Keunggulan Sistem Jalan Berbayar di Jakarta

Ilustrasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta wsj)

Dinas Perhubungan DKI melakukan percepatan penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) pada 2023. Setidaknya ada 25 ruas jalan di ibu kota yang akan dikenakan biaya.

Mengutip Antara, Selasa (10/1/2023) Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjelaskan bahwa pihaknya sedang fokus menyelesaikan pembahasan regulasi itu agar ERP bisa diterapkan di Jakarta.

Menurut dia, rancangan peraturan itu sudah masuk dalam program di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Baca Juga: 25 Jalan di DKI Jakarta Bakal Berbayar, Mana Saja Sih?

Pembahasannya pun, kata dia, belum masuk ke tahap lebih spesifik pasal per pasal namun baru sebatas paparan umum.

Apabila sudah jadi peraturan daerah, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menurunkan peraturan turunan dalam bentuk peraturan gubernur.

Adapun usul Dishub DKI soal besaran tarif kisaran Rp5 ribu hingga 19 ribu menyesuaikan kategori dan jenis kendaraan.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, Rancangan Perda Soal Pengendalian Lalu Lintas secara elektronik itu diusulkan memiliki 12 bab dan 29 pasal.

Dalam raperda itu, waktu pelaksana ERP dirancang setiap hari pada pukul 05.00-22.00 WIB di 25 ruas jalan di Jakarta yang dilaksanakan bertahap.

Berikut keunggulan sistem ERP jika diterapkan di Jakarta yang Indozone rangkum dari berbagai sumber:

1. Solusi Kemacetan

Berdasarkan pemaparan Dinas Perhubungan DKI pada rapat Bapemperda DPRD DKI pada 3 Oktober 2022, ERP dinilai sebagai salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.

2. Kurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Pesatnya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor mendorong tingginya kecelakaan lalu lintas yakni 60 persen kecelakaan lalu lintas di Jakarta melibatkan sepeda motor berdasarkan data Polda Metro Jaya pada 2018. Penerapan ERP diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di ibu kota.

Baca Juga: 25 Ruas Jalan Jakarta akan Berbayar, Polda Metro Bakal Terlibat

3. Tekan Polusi Udara

Selain itu, juga mendorong polusi udara yakni sebanyak 44,5 persen oleh sepeda motor dan 14,2 persen oleh mobil berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal pada 2019.

Dalam raperda itu juga diatur pengecualian yakni sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri di luar yang  berpelat hitam.

Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing, kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran.

4. Dorong Warga Naik Angkutan Massar

Sedangkan dari aspek sektor angkutan umum, ERP dapat meningkatkan pelayanan angkutan massal, mendorong peralihan moda kendaraan pribadi ke angkutan umum massal lebih terjangkau. Warga didorong menggunakan angkutan massal.

Artikel Menarik Lainnya:

• Daripada Terapkan ERP, Lebih Baik Poles Dulu Transportasi Umum...

• Delman Dilarang Beroperasi di Monas, Puluhan Kusir akan Geruduk Kantor Gubernur DKI

• Permukiman Kumuh di 250 RW DKI Jakarta akan Ditata, Heru Budi: Ada Bedah Rumah