Insentif Mobil dan Motor Listrik Ditunda Sebulan Lagi, Kenapa?

Ilustrasi Pengecasan Mobil Listrik (Freepik)

INDOZONE.ID - Insentif mobil dan motor listrik yang ditunggu-tunggu kembali mundur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penundaan satu bulan karena perhitungan masih berlangsung.

Program ini mencakup 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu motor listrik, dengan subsidi hingga Rp5 juta per unit untuk motor.

Apa yang Disiapkan untuk Insentif Mobil dan Motor Listrik

Skema insentif kendaraan listrik yang sedang disiapkan Kementerian Keuangan mencakup dua jenis kendaraan.

Untuk motor listrik, pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp5 juta per unit dengan kuota 100 ribu unit.

Untuk mobil listrik, insentifnya berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen.

"Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi," kata Purbaya dikutip dari Antara, Minggu (31/5/2026).

Baca juga: Pemerintah Gas Insentif Mobil Listrik, Agus dan Purbaya Bertemu

Baca juga: Soroti Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik. ICMS: Perlu Kepastian untuk Jaga Momentum Pertumbuhan Industri Listrik

Menurutnya, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah simulasi dan perhitungan terkait skema yang akan diterapkan.

"Ada perhitungan yang masih dilakukan," ujar Menkeu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Humas Kemenperin)

Insentif PPN DTP ini hanya berlaku untuk kendaraan full electric, tidak mencakup hybrid. Besarannya juga akan dibedakan berdasarkan jenis baterai, yakni nikel versus non-nikel.

Kenapa Baterai Nikel Dapat Perlakuan Khusus?

Pemerintah sengaja membedakan insentif berdasarkan teknologi baterai yang digunakan kendaraan.

Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai pendekatan ini tepat sasaran.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi.

Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kendaraan berbasis baterai NMC (nickel-manganese-cobalt).

Berarti nilai tambah dari rantai produksi bisa diserap di dalam negeri, bukan mengalir keluar lewat impor baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) yang teknologinya belum diproduksi lokal.

LFP Masih Dominan, NMC Mulai Kejar

Data Gaikindo menunjukkan pasar EV Indonesia tumbuh drastis, dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang 2025. Tapi komposisinya masih didominasi baterai LFP.

Pada 2024, kendaraan berbasis LFP menguasai 83,3 persen pasar (46.814 unit), sementara NMC hanya 16,7 persen (9.390 unit).

Di 2025, dominasi LFP mulai tergerus. Turun ke 77,2 persen (88.344 unit), sedangkan NMC naik ke 22,8 persen (26.069 unit).

Pertumbuhan NMC sepanjang 2025 mencapai 177,6 persen, jauh melampaui LFP yang tumbuh 88,7 persen. Tren ini yang tampaknya jadi dasar pemerintah mulai mengarahkan insentif secara lebih selektif.

Subsidi Saja Tidak Cukup

Fahmi mengingatkan bahwa kebijakan insentif perlu diikuti langkah lebih konkret.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Menurut Fahmi, pemerintah perlu proaktif memastikan pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri, peningkatan TKDN, serta transfer teknologi dari investor asing.

MIND ID, holding industri pertambangan milik negara, disebut bisa memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai NMC nasional.

Tanpa ekosistem yang dibangun dari hulu, subsidi hanya akan memperbesar pasar tanpa memperkuat industri.