Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga Asal India Diprotes karena Gak Logis, KSPN Nilai Industri Lokal Bisa Kok

Mahindra Scorpio, mobil pikap yang jadi wacanan akan diimpor PT Agrinas. (Dok. Mahindra.)

INDOZONE.ID - Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga untuk operasional Kopdes Merah Putih menuai kritik.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta kebijakan tersebut dibatalkan karena dinilai tidak logis, tidak nasionalis, dan berpotensi memukul industri otomotif dalam negeri yang sedang lesu.

Isu ini mencuat setelah Dirut PT Agrinas disebut berencana mendatangkan kendaraan pick up 4x4 dan truk dari India.

Alasannya, harga lebih murah dan bisa menghemat anggaran hingga Rp43 triliun, sekaligus dianggap cocok untuk medan pertanian di desa.

Namun, benarkah begitu?

Presiden KSPN, Ristadi, menilai alasan industri otomotif nasional tak mampu memproduksi kendaraan tersebut tidak berdasar.

“Alasan industri otomotif dalam negeri tidak mampu memproduksinya itu tidak faktual. Menteri Perindustrian dan Kadin sudah menegaskan industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan per tahun,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Indozone, Selasa (24/2/2026).

Baca juga: Mobil Pikap Lokal Bisa Produksi 1 Juta Unit, Siap Dongkrak Ekonomi Rp27 Triliun

Baca juga: Kemenperin Dorong IKM Otomotif Pasok Komponen Mobil Pikap, Nggak Perlu Impor?

Menurutnya, jika kapasitas produksi nasional mencapai satu juta unit per tahun, maka pesanan 105 ribu kendaraan niaga seharusnya bukan persoalan besar.

Di sisi lain, industri otomotif Indonesia sedang menghadapi penurunan permintaan. Jam kerja berkurang, bahkan sebagian pekerja terkena PHK. 

Dalam konteks ini, kebijakan impor dinilai kontradiktif dengan semangat membangun ekonomi kerakyatan.

Soal Pick Up 4x4, Apakah Benar Mendesak?

KSPN juga mempertanyakan pilihan tipe kendaraan pick up 4x4 untuk seluruh wilayah pedesaan.

“Apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4?” kata Ristadi.

Selama ini, mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan pick up 4x2 produksi dalam negeri. Kendaraan seperti Suzuki Carry atau Daihatsu Gran Max sudah lama jadi tulang punggung distribusi hasil tani.

Menurut KSPN, jika memang ada wilayah dengan medan ekstrem, seharusnya dilakukan pemetaan terlebih dahulu.

Berapa daerah yang benar-benar membutuhkan 4x4? Berapa unit yang diperlukan? Jangan sampai semua daerah digeneralisasi.

Klaim Efisiensi Rp43 Triliun Dipertanyakan
Alasan lain yang dikemukakan adalah harga kendaraan dari India disebut lebih murah dan mampu menghemat anggaran hingga Rp43 triliun.

Namun KSPN mempertanyakan dasar perbandingan tersebut.

“Belum ada kendaraan pick up 4x4 yang diproduksi industri dalam negeri, lalu kendaraan mana yang dijadikan pembanding? Kok bisa dibilang lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri?” ujarnya.

Sebagai gambaran, harga pick up 4x4 impor disebut berada di kisaran Rp290 juta hingga Rp400 jutaan. Sementara pick up 4x2 produksi lokal seperti Carry dan Gran Max berada di kisaran Rp170–190 jutaan.

Jika mayoritas kebutuhan sebenarnya bisa dipenuhi kendaraan 4x2, maka klaim efisiensi justru dinilai perlu dikaji ulang.

Diminta Libatkan Industri Otomotif Nasional

Bagi KSPN, polemik impor kendaraan niaga ini bukan sekadar soal harga atau spesifikasi. Ini menyangkut arah kebijakan ekonomi.

Spirit pembentukan Kopdes Merah Putih adalah menggerakkan ekonomi desa dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan sumber daya dan pelaku usaha dalam negeri. Jika kendaraan operasionalnya justru diimpor, manfaat ekonominya dinilai mengalir ke luar negeri.

“Atas dasar hal tersebut kami meminta Presiden Prabowo memerintahkan Dirut PT Agrinas agar membatalkan impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih dan memesan ke industri otomotif dalam negeri,” tegas Ristadi.

Menurutnya, langkah itu bisa mencegah PHK, menjaga gairah industri, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, yang menikmati dampak ekonomi adalah pekerja dan rakyat Indonesia sendiri.

Perdebatan ini masih bergulir. Di satu sisi ada klaim efisiensi anggaran, di sisi lain ada tuntutan kemandirian industri nasional. Keputusan akhirnya akan menjadi sinyal kuat: apakah proyek ekonomi desa ini benar-benar berpijak pada kekuatan dalam negeri, atau justru bergantung pada pasar global.