Organisasi Angkutan Respon DPR RI Terkait Skema Potongan Aplikasi Transportasi Online

Pengemudi ojek online. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

INDOZONE.ID - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) merespon DPR RI berkaitan dengan rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemenhub dengan DPR. Ini berkaitan dengan rencana pembuatan regulasi angkutan online.

Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja mengaku selama ini pihaknya berada memperjuangkan para driver transportasi online. Dinilai rencana potongan aplikasi transportasi online lebih baik diarahkan untuk hal yang lain.

"Selama ini mami ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver, baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya," kata Fahmi, Senin (21/7/2025).

"Sehingga kami menilai bahwa rencana pembuatan regulasi angkutan online sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembahasan tarif yang berpotensi melehmahkan daya saing," sambunya.

Baca juga: Evolusi Kehadiran Layanan Ojek Online di Indonesia hingga Jadi Transportasi Andalan

Fahmi juga menyebut pihaknya akan tetap berada di jalur perjuangan tanpa terjebakdalam dinamika politik.

"ORASKI percaya bahwa keberlangsung sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya yakni mitra pengemudi sendiri," katanya.

"Kami akan terus berjuang di jalur perjuangan yang rasional dan solutif tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kami bangun bersama," sambungnya lagi.

Mengenai respon RDP sendiri, ORASKI mengeluarkan pernyataan resmi.

Berikut isinya:

1. Bahwa, pada prinsipnya Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI)

mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak

menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10% karena

hal tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem transportasi online yang selama

ini telah berjalan dengan baik tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah di tengah

banyaknya tantangan ekonomi global.

2. Bahwa, kami memandang pemotongan biaya aplikasi merupakan ranah bisnis-ke-bisnis

(B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak

masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut. Menurut kami apabila pemotongan biaya

aplikasi ditekan, ini akan menjadi hal yang kontraproduktif karena dampak yang

ditimbulkan ialah bukan berarti dapat menaikan pendapatan driver melainkan hanya

berdampak kepada tarif ke penumpang yang akan semakin rendah.

3. Bahwa, ORASKI memandang solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan driver,

ORASKI memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan driver,

merupakan pemberian insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan dari

Pemerintah seperti :

- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.

- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang.

- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver.

- Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.