QR Code BBM Subsidi Sering Dipalsukan, BPH Migas Ubah Jadi Begini

QR Code BBM subsidi Pertamina. (Dok. Pertamina.)

INDOZONE.ID - QR Code BBM Subsidi bakal mengalami perubahan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana mengganti sistem QR Code yang selama ini bersifat statis menjadi dinamis untuk menutup celah pemalsuan dan penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

Dengan sistem baru, BPH Migas berharap praktik duplikasi barcode dan penyalahgunaan identitas kendaraan bisa ditekan.

Melansir Antara, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, perkembangan teknologi membuat barcode statis semakin mudah disalahgunakan.

Pelaku bahkan bisa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat identitas kendaraan palsu yang menyerupai data asli.

"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Wahyudi.

BPH Migas juga menyiapkan lapisan keamanan tambahan pada sistem baru tersebut.

"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," ujarnya.

Baca juga: Pertamina Jelaskan Alasan Pertamax Naik Jadi Rp16.250

AI Disebut Bikin Pemalsuan Makin Mudah

Menurut BPH Migas, pelaku penyalahgunaan kini bisa memanfaatkan foto kendaraan untuk membuat identitas palsu.

Dari gambar kendaraan, pelat nomor hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa dibuat menyerupai dokumen asli.

Data tersebut kemudian digunakan untuk mendaftarkan kendaraan ke aplikasi MyPertamina agar bisa membeli BBM subsidi.

Praktik seperti ini menjadi perhatian serius karena berpotensi membuat distribusi subsidi meleset dari sasaran.

Di sisi lain, semakin banyak layanan publik yang menggunakan QR Code sebagai alat verifikasi. Ketika teknologi pemalsuan berkembang, sistem keamanan pun harus ikut diperbarui.

Evaluasi sistem QR Code BBM Subsidi dilakukan setelah aparat mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita tujuh truk tangki yang diduga menampung BBM subsidi hasil pembelian dari sejumlah SPBU.

Awalnya kendaraan itu terlihat seperti armada resmi distribusi BBM industri. Namun setelah diperiksa, identitas kendaraan dan dokumennya dinilai mencurigakan.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkap Wahyudi.

BPH Migas menegaskan setiap transportir resmi memiliki identitas perusahaan yang jelas serta surat jalan yang dapat ditelusuri dari titik pengiriman hingga tujuan distribusi.

Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar

Dari pengungkapan kasus tersebut, aparat menyelamatkan 229.123 liter solar subsidi dan 3.031 liter pertalite.

BPH Migas memperkirakan nilai kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp361 miliar untuk komoditas solar saja.

Sementara itu, alokasi BBM subsidi di Sulawesi Selatan tergolong besar. Solar mendapat jatah sekitar 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai mencapai Rp15 triliun. Untuk pertalite, alokasinya sekitar 1,4 juta kiloliter atau hampir Rp9 triliun.

Besarnya nilai subsidi membuat pemerintah berupaya memperketat pengawasan. Salah satu caranya adalah mengganti QR Code BBM Subsidi dengan sistem yang lebih aman dan lebih sulit dipalsukan.